DOKUMENPENGADILAN DALAM MASALAH PERDATA BAGI PIHAK YANG BERADA DI LUAR NEGERI 1ASEP NURSOBAH A. PENDAHULUAN Pengadilan berkewajiban memanggil pihak berperkara, Penggugat maupun Tergugat di tempat tinggalnya. Kewajiban pemanggilan pihak berperkara tetap melekat meskipun pihak berperkara tersebut bertempat tinggal di luar wilayah Biaya Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan Hakimyangmemeriksanya membatalkan penetapan tersebut;Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakimmempertimbangkan pokok gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahuluMajelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan NegeriPasaman Barat mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadilidalam tingkat pertama dalam bentuk gugatan terhadap tuntutan pembatalanPenetapan Pengadilan Negeri biasadisebut penetapan ahli waris yang merupakan wewenang pengadilan agama. Hal ini jelas ditegaskan dalam pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Menjadi hal yang menarik untuk diteliti adalah Hakim dapat membatalkan penetapan ahli waris Pengadilan Untukpermasalahan yang sedang Anda alami dapat saya jelaskan sebagai berikut: Penetapan waris bukanlah merupakan wewenang dari RT atau RW setempat, melainkan merupakan wewenang dari Pengadilan agama dalam hal si pewaris dan ahli waris adalah orang yang beragama Islam. Apabilasurat kuasa tersebut dengan jelas menyebut untuk digunakan dalam tingkat Pengadilan Negeri, Banding dan Kasasi, maka tidak diperlukan lagi surat kuasa khusus untuk tingkat banding dan kasasi (SEMA Nomor 6 Tahun 1994) di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Permohonan Penetapan ahli Waris (voluntair) tidak dapat digabungkan Ahliwaris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya (wala'). CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENETAPAN WARIS DI PENGADILAN NEGERI Reviewed by Agung Kurniawan and Partners on April 02, 2018 Rating: 5. Tags : AGK PENETAPANPENGADILAN DALAM PROSES PELAKSANAAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH WARISAN (STUDI KASUS PENETAPAN NOMO R 729/PDT.P/2003/PN.SBY OLEH PENGADILAN NEGERI SURABAYA) Disusun Oleh PETRUS DIBYO YUWONO B4B 007 159 Dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada tanggal 8 Maret 2009 Tesis ini telah diterima Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Pl95J.